Sekretariat Itjen


 

Ir. Harya Adityawarman

Sekretaris Inspektorat Jenderal


Pasal 547 
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 548  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal;
b. koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi; 
c. penyiapan pemantauan tindak lanjut, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, dan laporan; 
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional; dan 
e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat.

Pasal 549  
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Keuangan;
b. Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan; 
c. Bagian Hukum dan Kepegawaian; 
d. Bagian Umum; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 550 
Bagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, dan
akuntansi.

Pasal 551  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Bagian Rencana dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, anggaran, dan pengelolaan sistem informasi; dan 
b. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi.

Pasal 552  
Bagian Rencana dan Keuangan terdiri atas: 
a. Subbagian Rencana; dan
b. Subbagian Keuangan.
 
Pasal 553 
(1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, anggaran, dan pengelolaan sistem informasi. 
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi.

Pasal 554  
Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan tindak lanjut, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja dan laporan.

Pasal 555 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero), serta penyusunan laporan berkala; dan 
b. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat, serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan Inspektorat Jenderal.

Pasal 556  
Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan terdiri atas: 
a. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan I; dan
b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan II.

Pasal 557  
(1) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero), serta penyusunan laporan berkala. 
(2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat, serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan Inspektorat Jenderal.  
 

Pasal 558 
Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan  koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, pengelolaan kepegawaian dan jabatan fungsional, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 559  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelayanan dokumentasi hukum dan perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana; dan 
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah, serta implementasi sistem informasi kepegawaian. 
 
Pasal 560 
Bagian Hukum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Hukum; dan
b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 561  
(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelayanan dokumentasi hukum dan
perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana. 
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah, serta implementasi sistem informasi kepegawaian.

Pasal 562  
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.  


Pasal 563 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, serta kearsipan; dan
b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.
 
Pasal 564 
Bagian Umum terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Subbagian Rumah Tangga.
 
Pasal 565 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, serta kearsipan. 
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.