Sosialisasi Perpres No. 55 Tahun 2012 dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inspres) No. 1 Tahun 2013 Serta Sosialisasi Tentang Gratifikasi


Bali–(27-29/3/2013), Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi khususnya Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) dalam implementasinya di tingkat Kementerian/Lembaga serta

Sosialisasi tentang Gratifikasi, acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Iman Rochendi dan dihadiri oleh Inspektur III Sudjoko Harsono Adi, para Kepala Bagian Sekretariat Inspektorat Jenderal KESDM, para Kepala Kepala Sub Tata Usaha Inspektorat (IRAT) dan turut mengundang Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, Mardiharto Tjokrowasito, Muhamad Isro (Bappenas), Frans Hendra Suryanta Sembiring, M Taufiq Hidayat (Kominfo), Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan, Sekretaris Badan Geologi, Kepala Biro Umum DEN, Tim Verivikasi dan Validasi PIAK dan wakil dari masing-masing unit di lingkungan KESDM.

Sosialisasi No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012 -2014 dapat disimpulkan :

Perpers No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka apanjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 merupakan upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan merupakan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi;

Stranas PPK dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis K/L untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi;

Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Indonesia memasuki babak baru dengan kehadiran Strategi Nasional PPK;

Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasaan Korupsi dapat diisimpulkan :

Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 dan juga merupakan pengganti Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004;

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013, Menkominfo diinstruksikan untuk menggerakkan dan mensosialisasikan Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat;

Tujuan PBAK : memperkuat setiap individu mengambil keputusan etis dan berintegritas, menciptakan budaya zero-tolerance terhadap korupsi dan masyarakat menjadi pelaku aktif PPK dan mampu mempengaruhi keputusan yang etis dan berintegritas di lingkungannya.

Sosialisasi tentang Gratifikasi dapat disimpulkan :

Gratifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan;

Gratifikasi dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan ada pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap oleh penerima gratifikasi /penuntut umum;

Sanksi penerima gratifikasi apabila tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana paling sedikit Rp 200 juta paling banyak 1 Milyar.